Memahami prinsip dasar safeguarding dan PSEAH menjadi langkah penting bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi staf, relawan, mitra, dan masyarakat penerima manfaat. Hal ini menjadi fokus dalam sesi pertama pelatihan “Memperkuat Praktik PSEAH untuk Mewujudkan Organisasi yang Aman” yang diselenggarakan oleh Yayasan Penabulu melalui program Lingkar Madani dengan dukungan The David and Lucile Packard Foundation.
Sesi yang dilaksanakan pada Selasa, 20 Oktober 2026 ini menghadirkan Anita Dwinastiti, Risk & Organizational Consultant, sebagai narasumber. Pelatihan yang mengangkat topik “Memahami Prinsip Dasar Safeguarding dan PSEAH” ini membahas tentang pentingnya PSEAH (Protection from Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment), konsep dasar safeguarding, serta relasi kuasa yang dapat memengaruhi risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual.
Narasumber mengawali pembahasan dengan memberikan pemahaman bahwa safeguarding merupakan komitmen organisasi untuk mencegah dan mengurangi risiko bahaya terhadap orang-orang yang berinteraksi dengan organisasi dan programnya. Peserta juga mempelajari perbedaan eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual, serta bagaimana ketimpangan kuasa dan kerentanan dapat meningkatkan risiko SEAH. PSEAH bukan sekadar persyaratan donor, melainkan bagian dari tanggung jawab organisasi dalam menerapkan prinsip do no harm.
Peserta diperkenalkan pada enam prinsip perlindungan IASC, termasuk larangan eksploitasi dan kekerasan seksual, kewajiban melaporkan dugaan SEAH, dan tanggung jawab seluruh pekerja untuk menciptakan lingkungan yang aman. Selain itu, peserta mempelajari pendekatan bystander intervention 5D, yaitu Direct, Distract, Delegate, Document, dan Delay, sebagai pilihan tindakan ketika menyaksikan perilaku berisiko.
Untuk menerapkan materi, peserta mendiskusikan dua studi kasus mengenai penyalahgunaan kuasa dalam pendataan penerima bantuan dan candaan seksual di grup WhatsApp tim yang dikerjakan secara berkelompok. Peserta diminta mengidentifikasi pihak yang memiliki kuasa dan pihak yang rentan, prinsip IASC yang dilanggar, celah sistem, dan langkah pencegahan yang dapat dilakukan organisasi.
Pada pelatihan ini, narasumber mengajak peserta untuk memahami bahwa pencegahan PSEAH membutuhkan komitmen bersama, kebijakan yang jelas, dan mekanisme perlindungan yang memadai, dengan tetap mengutamakan keselamatan, kerahasiaan, serta hak korban.